Abstract Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar dalam pelaksanaanya tidak efektif, dimana tahun 2014-2016 jumlah pelanggaran pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM meningkat, adapun faktor yang
NO JENIS / BENTUK PELANGGARAN PASAL YANG DILANGGAR DENDA MAKSIMAL 1 Tidak membawa SIM Pasal 288 ayat2 jo pasal 106 ayat5 b. 2 Tidak memiliki SIM Pasal 281 ayat2 jo pasal 77 ayat1 3 Tidak membawa STNK Pasal 288 ayat1 jo pasal 106 ayat1 a 4 Tidak menggunakan Helm SNI Pasal 291 ayat2 jo pasal 106 ayat8 5 Tidak menyalakan lampu utama di siang hari R2 Pasal 291 ayat2 jo pasal 106 ayat8 6 Tidak menyalakan lampu malam hari Pasal 293 ayat2 jo pasal 107 ayat1 7 Melanggar APILL trafficlight Pasal 287 ayat2 jo pasal 106 ayat4 c 8 Melangar Rambu atau Marka Pasal 287 ayat1 jo pasal 106 ayat4a & pasal 106 ayat4 b 9 Melanggar batas kecepatan Maksimun dan Minimum Pasal 287 ayat5 jo pasal 106 ayat4 g atau pasal 115 huruf a 10 Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat6 11 Kendaraan bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Polri Pasal 280 jo Pasal 68 ayat1 12 Kelengkapan teknis kendaraan spion, klason, lampu kendaraan, speedometer,dll Pasal 285 ayat2 jo Pasal 106 ayat3 , Pasal 48 ayat2 13 Memasang perlengkapan kendaraan yang membahayakan lampu menyilaukan, bemper bertanduk, roda/ban lebih kecil dari ukuran standart pada motor,dll Pasal 279 jo Pasal 58 14 Berboncengan lebih dari 1 orang untuk sepeda motor Pasal 292 jo Pasal 106 ayat 9 15 Kendaraan angkutan barang mengangkut orang tanpa alasan Pasal 303 jo Pasal 137 ayat 4 huruf a, b, dan c 16 Kendaraan barang mengangkut muatan melebihi batas muatan Pasal 307 jo Pasal 169 ayat 1

281- 296 297 - 320 321 - 336 Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “oleh” Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006

Are you a member? sign in or take a minute to sign up Cancel MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG Jl. A. Yani, ,Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, E-mail pntamianglayang You found a Dead Link Temukan link yang sebenarnya dengan menggunakan form pencarian di bawah ini. atau jika ini sebuah kesalahan, silakan kontak kami untuk memperbaikinya melalui menu kontak berikut ini. GUGATAN SEDERHANA
MenurutPasal 1 huruf a Kepmenkeu No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dgn Cara Pemeteraian Kemudian (“Kepmenkeu 476/2002”), pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Pemeteraian kemudian juga dilakukan
Polisi akan menjalankan cara baru menindak pelanggaran lalu lintas, yakni menggunakan sistem poin yang akan ditandai di SIM dan terdapat sanksi pencabutan SIM jika akumulasi poin sudah untuk pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga menerapkan sistem poin untuk kecelakaan lalu lintas namun mekanismenya dibagi menjadi 5 poin, 10 poin, dan 12 akumulasi pelanggaran mencapai 12 poin, maka SIM kamu dikenakan penalti satu yang artinya bisa dikenakan dua sanksi, yakni penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan SIM yang sudah dikenakan penalti satu dapat mendapatkan SIM-nya kembali tapi mesti melakukan pendidikan dan pelatihan akumulasi lain yaitu 18 poin yang dikenakan sanksi langsung pencabutan SIM atas dasar putusan dicabut, pemilik SIM penalti satu bisa mendapatkan SIM-nya kembali namun wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi sesuai prosedur pembuatan SIM ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi SIM yang diterbitkan sejak 19 Februari poin masih dalam tahap sosialisasi selama enam bulan sejak diundangkan dan paling cepat diterapkan akhir Poin Pelanggaran Lalu LintasBerikut jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sistem poin menurut Perpol 5/2021 yang merujuk berbagai pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan1. Penambahan 1 PoinPasal 275 ayat 1 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna 276 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di 278 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada 282 Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan 285 ayat 1 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur 287 ayat 3, 4, 6 Melanggar tata cara berhenti dan parkir, tidak mengindahkan kendaraan prioritas yang dilengkapi bunyi atau sinar, dan melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan 288 ayat 2 Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang 289 Penumpang yang duduk di samping Pengemudi tidak mengenakan sabuk 290 Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan 291 Pemotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan membiarkan penumpang tidak menggunakan 292 Mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari satu 293 Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dan siang 294 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat 295 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan 300 Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang, tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan 301 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang 302 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin 303 Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf 304 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan 306 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Penambahan 3 PoinPasal 279 Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan, namun kendaraan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 280 Kendaraan tidak dilengkapi pelat nomor yang 284 Pengemudi yang tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau 285 ayat 2 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau 286 Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik 287 ayat 1, 2, dan 5 Melanggar marka jalan, alat pemberi isyarat, dan batas 288 ayat 1 dan 3 Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan STCK dan Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji 298 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di 305 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus dan tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi 307 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi 308 Jika tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin yang Penambahan 5 PoinPasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor tanpa SIMPasal 283 jo Pasal 106 ayat 1 Orang yang mengemudikan kendaraan di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi keadaan yang mengakibatkan gangguan 285 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 2 Orang yang mengemudikan motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur 286 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 3 Mengemudikan kendaraan beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik 287 ayat 1 jo Pasal 106 ayat 4 huruf c Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan lampu lalu 287 ayat 1 jo Pasal 106 ayat 4 huruf b Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu 287 ayat 3 jo Pasal 106 ayat 4 huruf d Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan mengenai ata cara berhenti dan parkirPasal 287 ayat 5 jo Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf a Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dan melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling 296 jo Pasal 114 huruf a Menerobos palang pintu 297 jo Pasal 115 huruf b Melakukan balapan di jalan Poin Kecelakaan Lalu Lintas1. Penambahan 5 PoinPasal 310 ayat 1 dan 2 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, atau menimbulkan dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan atau 311 ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau Penambahan 10 PoinPasal 275 ayat 2 Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak 311 ayat 2 dan 3 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan atau barang atau mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan 312 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan terlibat Kecelakaan Lalu Lintas lalu dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Penambahan 12 PoinPasal 310 ayat 3 dan ayat 4 Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan meninggal 311 ayat 4 dan ayat 5 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat atau meninggal dunia.
EFEKTIVITASPASAL 281 JO PASAL 77 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI Di WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR (Studi TAHUN 2014-2016)
EFEKTIVITAS PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT 1 UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI Di WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR Studi TAHUN 2014-2016 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar OlehFITRIANI. A NIM 10300113046FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR2017 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan kepada peneliti sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat tidak lupa kita kirimkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menyinari dunia ini dengan cahaya Islam. Teriring harapan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafa’at di hari kemudian. Amin. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, banyak kendala yang peneliti hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat bantuan-Nya dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan walaupun tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Erni, Ayahanda Alm Abdul Azis, dan ayahanda Alwi yang saat ini merawat saya serta saudara-saudariku Umar Azis dan Nurul Annisa atas segala pengorbanan, pengertian, kepercayaan, dan segala doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada 1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi. 2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, selaku dekan F akultas Syari’ah dan Hukum, dan para wakil dekan yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Dra. Nila Sasrawati, dan Dr. Kurniati, selaku v membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusunan lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini. 4. Dr. Marilang, SH., dan Abd. Rahman Kanang, masing- masing selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis selama melakukan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini. 5. Dr. Hamzah Hasan, dan Subhan Khalik, masing-masing selaku Penguji I dan penguji II, yang senantiasa bersedia memberikan kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis. 6. Para Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan. 7. Para staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum atas konstribusinya kepada penulis. 8. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan memberi dukunngan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal semester sampai saat ini Andi Resky Firadika, Masnayanti, Susi Sugiartia, Nurzakiah, dan Mitasari. 9. Danang Setiawan, dan Yogi Prayugo, atas dukungan dan semangatnya kepada penulis. 10. Teman seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan angkatan 2013 yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis. 11. Seluruh pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu yang telah banyak vi Akan tetapi, penulis menyadari bahwa kekurangan itu selalu ada. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar tercapai hasil yang maksimal. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Makassar, 22 Agustus 2017 Penyusun DAFTAR ISI JUDUL SKRIPSI .................................................................................... i PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................... ii PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................................... iii KATA PENGANTAR ............................................................................. iv DAFTAR ISI ............................................................................................ vii DAFTAR TABEL .................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR .............................................................................. x PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................................ xi ABSTRAK ............................................................................................... xix BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1-10 A. 1 Latar Belakang Masalah ...................................................... B. 5 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ................................. C. 6 Rumusan Masalah ................................................................ D. 7 Kajian Pustaka ..................................................................... E. 9 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .........................................BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................ 11-55 A. 11 Teori Efektivitas .................................................................. B. 16 Tinjauan Umum Lalu Lintas ................................................ 1. 16 Pengertian Lalu Lintas .................................................. 2. 16 Komponen Lalu Lintas ................................................... 3. 22 Masalah-masalah Lalu Lintas ........................................ 4. 23 Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas ............................... 5. 31 Penegakan Hukum Lalu Lintas ...................................... 6. 35 Penegakan Hukum Perpektif Hukum Islam ................... C. 38 Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi .............................. 1. 38 Pengertian SIM .............................................................. 2. 40 Fungsi SIM ..................................................................... 3. 40 Jenis-jenis SIM ............................................................... 4. 41 Syarat-syarat permohonan SIM...................................... D. 44 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia .. 3. 46 Fungsi dan Tujuan Polri ................................................. 4. 48 Tugas dan Wewenang Polri ........................................... E. 55 Kerangka Konseptual ........................................................... BAB III METODE PENELITIAN ......................................................... 56-60 A. 56 Jenis dan Lokasi Penelitian .................................................. B. 56 Pendekatan Penelitian .......................................................... C. 57 Sumber Data ........................................................................ D. 57 Metode Pengumpulan Data .................................................. E. 58 Instrumen Penelitian ............................................................ F. 59 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ................................ G. 59 Pengujian Keabsahan Data .................................................. BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT 1 UU Tahun 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR ...... 60-77 A. 60 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................... B. Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Terhadapa Pengemudi Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ........................................................... 66 C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar .............................................................................. 72 BAB V PENUTUP ................................................................................ 78 A. 78 Kesimpulan .......................................................................... B. 78 Implikasi Penelitian ............................................................. DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 79-81 LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................... DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................... DAFTAR TABEL Tabel 1 Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas ................................................ 23 Tabel 2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrestabes Makassar Tahun 2014 .. ............................................................................................... 68 Tabel 3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrestabes Makassar Tahun 2015 .. ............................................................................................... 68 Tabel 4 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrestabes Makassar Tahun 2016 .. ............................................................................................... 69 Tabel 5 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Makassar 2014-2016 ........................................................................................ 70 Tabel 6 Jumlah Kasus Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2014-2016 ………………..…………………………………. 71 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Situasi Wilayah Polrestabe Makassar .......................................... 63 Gambar 2 Situasi Wilayah Polrestabes Makassar ......................................... 64 Gambar 3 Struktur Wilayah Polrestabes Makassar ........................................ 65PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN A. Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku 1. Konsonan Ba b Be ت Ø´ Sin s Es Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا ع „ain „ apostrof terbalik ظ Za z zet dengan titik di bawah Ø Ta t te dengan titik di bawah ض Dad d de dengan titik di bawah ص Sad s es dengan titik di bawah Ø´ Syin sy es dan ye ز Zai z Zet Ta t Te Ø Ø± Ra r Er Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب Dal d De Ø° Kha kh ka dan ha د Ha h ha dengan titik di bawah Ø Jim j Je Ø­ Sa s es dengan titik di atas ج Zal ż zet dengan titik di atas غ Gain g Ge Ya y Ye Hamzah U u I i ÙŽ ا dammah kasrah ÙŽ ا fathah A a Tanda Nama Huruf Latin Nama ÙŽ ا Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut Ø¡ yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ‟ . Apostrof Ù‰ ف Fa f Ef Ø¡ hamzah ‟ Ú¾ Ha h Ha Ùˆ Wau w We ÙŒ Nun n En Ùˆ Mim m Em Ù„ Lam l El Ùƒ Kaf k Ka Ù‚ Qaf q Qi2. Vokal Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu Tanda Nama Huruf Latin Nama ÙŽ Ù‰ fathah dan Ai a dan i yaa’ fathah dan wau Au a dan u ÙŽ ؤ Contoh ÙŽ فْي Ùƒ kaifa ÙŽ Ù„ ْو Ú¾ haula 3. Maddah Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama Fathah dan alif atau a a dan garis di atas ÙŽ Ù‰…│ ÙŽ ا … yaa‟ Kasrah dan i i dan garis di atas Ù‰ yaa‟ Dhammmah dan u u dan garis di atas ÙŽ Ùˆ waw Contoh maata تاي ÙŠ ÙŠ ر ramaa qiila مْي Ù„ ÙŽ ت ْو Ù‹ ÙŠ yamuutu 4. Taa’ marbuutah Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh ÙŽ Ø© ض ْو ر نا ÙÙ’Ø Ù’Ù„Ù’Ø§ raudah al- atfal ÙŽ Ø© نْي د ًنا Ø© Ù‡ ضا فْنا al- madinah al- fadilah ÙŽ Ø© ًْك حْنا al-hikmah 5. Syaddah Tasydid Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ÙŽ ÙŽ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf konsonang anda yang diberi tandasyaddah. Contoh rabbanaa ا Ù†Ùَب ر ا نْيÙَج Ù† najjainaa ÙŽ Ùƒ حْنا al- haqq nu”ima ÙŽ Ù‰ ع Ù† ÙŽ Ùˆ د ع aduwwun Jika huruf ÙŽÙ‰ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ÙŽ ÙŠ ب maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. Contoh ÙŽ ÙŠ Ù‡ ع „Ali bukan „Aliyyatau „Aly ÙŽ ع ÙŽ ÙŠ ب ر „Arabi bukan „Arabiyyatau „Araby 6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا alif lam ma’arifah. Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun hurufqamariyah . Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar -. Contoh ÙŽ صًÙَشنا al-syamsu bukan asy-syamsu ÙŽ Ø© Ù† سن Ùَسن ا al-zalzalah az-zalzalah Ø© ف سه فْن ا al-falsafah ÙŽ د Ù„ÙŽ بْن ا al-bilaadu 7. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof „ hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh ÙŽ ÙŒ ْو ر يْا ت ta’muruuna ÙŽ ع ْوÙَننا al-nau’ ÙŽ ءْي Ø´ syai’un ÙŽ ت ْر ÙŠ ا umirtu 8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al- Qur‟an dari Al-Qur’an, al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh Fizilaal Al- Qur’an Al-Sunnah qabl al-tadwin 9. Lafz al- Jalaalah هٰللÙا Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih frasa nominal, ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh ÙŽ ٰللÙا نْي د diinullah ÙŽ ٰللÙاا ب billaah Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh hum fi rahmatillaah 10. Huruf Kapital Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital All Caps, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang al-, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan CK, DP, CDK, dan DR. contoh Wa ma muhammadun illaa rasul Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan Syahru ramadan al-lazii unzila fih al- Qur’an Nazir al-Din al-Tusi Abu Nasr al- Farabi Al-Gazali Al-Munqiz min al-Dalal Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu anak dari dan Abu bapak dari sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad bukan rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid bukan Zaid, Nasr Hamid Abu B. Daftar Singkatan Beberapa singkatan yang dilakukan adalah Swt. = subhanallahu wata’ala Saw. = sallallahu alaihi wasallam = radiallahu anhu H = Hijriah M = Masehi QS…/…4 = QS Al-Baqarah/24 atau QS Al-Imran/34 HR = Hadis Riwayat ABSTRAK Nama NIM 10300113046 Judul Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014-2016 Masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 UU Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014-2016? Dengan beberapa submasalah, yaitu 1 bagaimana penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Makassar? dan 2 faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pasal 281 jo Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 di wilayah hukum Polrestabes Makassar?. Untuk memecahkan persoalan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis sosiological approach dan perundang-undangan statute approach . Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu turun langsung kelapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap editing, sistematisasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar dalam pelaksanaanya tidak efektif, dimana tahun 2014-2016 jumlah pelanggaran pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM meningkat, adapun faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestabes Makassar meliputi faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah 1 Kepolisian harus tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan SIM. 2 Pemerintah harus lebih memperhatikan sarana atau fasilitas rambu lalu lintas, dan berupaya meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk memiliki I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seiring perkembangan zaman, teknologi telah mengubah kehidupan manusia. Teknologi ini berkembang di berbagai bidang salah satunya yang paling berkembang yaitu teknologi di bidang transportasi baik transportasi darat, laut, maupun udara. Seperti pesawat, mobil, motor dan lain-lain, transportasi telah mengalami perkembangan selama beberapa abad manusia telah merancang dan menggunakan 1 jalur transportasi sejak Sebelum Masehi SM. Transportasi telah berlangsung sejak lama, keberhasilannya ditunjukkan dalam bentuk peningkatan 2 kecepatan kapsitas angkut. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting3 dalam memperlancar roda perekonomian. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan berbagai 4 fasilitas yang digunakan. Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa trasnportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga yang terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Seperti penggerakan pembangunan; daerah terpencil dengan hasil ekonomi dari sumber daya alam yang berlimpah, jika tidak terdapat lalu lintas dan angkutan kedaerah maka akan menghambat pembangunan dan melayani kegiatan nyata; pada 1 C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Padang PT. Gelora Aksara Pratama 2003, h. 2. 2 Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi Makassar Universitas Hasanuddin press 2010, h. 7. 3 Kansil dan Christine Kansil, Disiplin Berlalu Lintas Jakarta PT Rineka Cipta, 1995, h. 4. ekonomi yang sudah berjalan transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan barang atau orang dari suatu tempat ketempat lainnya, contoh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena apa yang dibutuhkan itu tidak selalu tersedia di satu tempat apa lagi di tempat mereka tinggal, sehingga masyarakat membutuhkan adanya 5 transportasi. Keberadaan transportasi mempengaruhi aspek sosiologi dalam masyarakat misalnya berubahnya gaya hidup dan timbulnya kejahatan-kejahatan diberbagai 6 bidang transportasi misalnya pembajakan pesawat udara. Teknologi transportasi yang tidak berjalan sesuai aturan secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum dimasyarakat. Salah satunya yaitu produksi kendaraan bermotor, pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil. Namun kenyataannya meningkatnya produksi kendaraan mempunyai dampak lain yang sifatnya negatif yakni semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Makassar misalnya terbilang amat pesat, tiap tahun tercatat pertambahan puluhan ribu kendaraan bemotor yang mengaspal dijalan. Kebanyakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Berdasarkan data Samsat Makassar jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2014 berkisar unit, tahun 2015 berkisar unit, dan tahun 2016 berkisar unit. Artinya, dalam dua tahun terakhir tercatat unit. Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kendaraan 7 bermotor di Makassar berkisar 7% setiap tahun nya. Faktor penyebab timbulnya permasalahan lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, 5 6 Zulfiar Sani, Transpotasi Suatu Pengantar Jakarta Universitas Indonesia Press, h. 2. 7 Sri Hendarto, dkk, Dasar-Dasar Transportasi , h. 7. 8 keadaan kendaraan, dan juga kondis rambu-rambu lalu lintas. Permasalahan lalu lintas tumbuh lebih cepat dari pada upaya pemecahan, sehingga mengakibatkan permasalahan menjadi parah seiring berjalannya waktu. Permasalahan lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Seperti masalah pelanggaran lalu lintas yang dihadapi di kota-kota besar saat ini. Keadaan ini merupakan perwujudan perkembangan teknologi modern. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi di kalangan masyarakat maupun anak. Kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga mudah menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengguna mobil dan motor. Mulai dari pengguna jalan yang melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobs lampu merah, hingga angkutan yang berhenti tidak pada tempatnya, kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan 9 STNK dan Surat Izin Mengemudi SIM. Selama ini tanpa kita sadari SIM pada setiap pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang syarat kepemilikan SIM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 81 yaitu ajukan permohonan tertulis, dapat baca tulis, miliki pengetahuan yang cukup tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ dan teknis dasar kendaraan bermotor 10 dan pemenuhan batas umur pengendara motor usia 17 tahun. 8 Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas Jalan Jakrta Rajawali, 1983, h. 23. 9 Suwardjoko Warpani. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bandung PT. ITB, 2002 h. 105. Pengemudi kendaraan bermotor yang belum memiliki SIM merupakan tindakan yang tidak tepat, sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU Tahun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di wajib memiliki 11 SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemui pengemudi kendaraan bermotor dengan leluasa mengendarai kendaraan di jalan raya tanpa SIM. Pengemudi kendaraan bermotor seakan tidak takut dengan pidana yang akan dijatuhkan padanya sebagaimana diatur dalam pasal 281 UU Thun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM sebagaimna dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 empat bulan atau denda paling banyak Rp. satu juta 12 rupiah . Selain tidak memiliki SIM, kebanyakan pengemudi kendaraan bermotor sering melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya, tanpa mereka sadari perbuatan mereka dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Islam selalu mendahulukan upaya-uapaya agar tidak terjadinya kemudhorotan seperti terjadinya kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, pelanggaran, dan lain-lain ditengah masyarakat. Islam belum membahas persoalan terkait mengenai kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus atau tidak. Akan tetapi bila tujuan dari adanya SIM yaitu menghindari kemudhorotan, maka kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor adalah wajib karena SIM itu adalah tanda bahwa11 Ditlantas Babinkam Polri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan Jakarta Ditlantas Babinkam Polri, 2009, h. 51. 12 pengemudi kendaraan bermotor telah memenuhi syarat baik administratif, fisik, maupun mental untuk berkendara. Dalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini pemerintah. Kepemilikan SIM adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin. Hal ini sesuai dengan QS Al-nisa/4 59           ïï‚šï‚‰ï²ï€§ï‚¯ï‚»ï´ï‚ƒ ïïƒ¶ï±ïµï‚‹ïƒ¸ï€¹ï€¤ï€£ïµï² ï‚ ïƒï³ïƒ¨ï€¿ ïƒïŒïƒ¤ïƒªï™ïƒ¤ï€   ï‚ ï‚’ïï€¼ïƒŽï€© ïï²ï‚– ï€¦ïƒ¤ïƒ³ïƒ“ï¸ï‚ ï‚’ïƒŽïƒ» ïƒïŒïƒ¤ïƒªïƒ´ïƒ£ï´ï‚“   ïƒŸï ï¼ï‚¡ïƒ´ï­ï²ï€¦ïµï²  ï€ïƒï€¹ï‚ºï³ï‚Œ   Terjemahan “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah kepada Allah AL- Qur’an dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu lebih baik 13 akibatnya.” Dari uraian latar belakang sebelumnya, fenomena ini menarik bagi penulis untuk diteliti dengan judul “ Efektivitas Pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014- 2016” 13B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 1. Fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada larangan mengemudi kendaraan bermotor tanpa SIM di wilayah hukum Polisi Resor Kota Besar Makassar. Judul skripsi ini mengembangkan sejauh mana efektivitas pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Deskripsi fokus. Dalam Pasal 77 ayat 1 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang diharapkan, masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Mereka seakan tidak takut dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap apa yang dilakukannya. Pengendara kendaraan bermotor seakan tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan didapatkan ketika melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 281 UU Thun 2009 yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM sebagaimna dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 empat bulan atau denda paling banyak Rp. satu juta rupiah. C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapatlah penulis memberikan suatu pokok permasalahan yaitu “ Bagaimana Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014- 2016” adapun sub masalahnya sebagai berikut 1. Bagaimana penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Makassar? 2. Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 di wilayah hukum Polrestabes Makassar? D. Kajian Pustaka Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengindentifikasikan kamungkinan signifikan dan konstribusi akademik dari penelitiannya pada konteks 14 waktu dan tempat tertentu. Skripsi ini berjudul “ Efektivitas Pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Studi Tahun 2014- 2016”. Dari hasil upaya penelusuran yang telah ditempuh, penulisan menemukan beberapa literatur, yaitu1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Andi Arfan yang bejudul Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 14 Jurnal ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi di wilayah hukum polresta pekan baru berdasarkan UU tahun 2009. Karya tulis ini dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan lalu lintas khususnya masalah SIM. Namun karya tulis ini spesifik membahas pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur yaitu mengendarai kendaraan roda dua tanpa SIM. 2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nur Fitriani yang berjudul Penerapan Pasal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar. Jurnal ini menjelaskan bahwa pasal 288 Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2009 yang dilihat dari jumlah pelanggaran lalu lintas per tahun dan dilihat dari penerapan sanksi pidana denda belum efektiv menanggulangi pelanggaran di kota Makassar. Karya tulis ini dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan lalu lintas yang terjadi dikota Makassar. Namun karya tulis ini tidak membahas secara spesifik mengenai SIM. 3. Buku yang ditulis oleh Suwardjoko yang berjudul Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku ini membahas masalah pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari dapat dilihat lebih tajam, yang pada gilirannya akan memudahkan para penentu kebijaksanaan memilih kebijakan apa yang akan diterapkan dalam mengelola system lalu lintas dan angkutan jalan, baik pada lingkup nasional dan daerah maupun perkoatan. Namun dalam buku ini tidak membahasa masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4. Buku yang ditulis oleh Ditlantas Babinkam Polri yang berjudul Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku ini membahasa tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam buku ini hanya membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Buku ini dijadikan referensi untuk mengetahui isi undang-undang yang kajiannya fokus dengan lalu lintas. 5. Buku yang ditulis oleh Kansil dan Kansil yang berjudul Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, buku ini membahas tentang pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dalam menciptakan disiplin berlalu lintas di jalan menuju terciptanya disiplin nasional. Namun dalam buku ini masih berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan Tujuan dan Kegunaan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut 1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Makassar . 2. Untuk mengetahui Faktor –faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Adapun yang menjadi kegunaan peneliti ini adalah sebagai berikut 1. Manfaat teoritis Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan ilmu hukum ksususnya yang mengkaji masalah larangan mengemudi kendaraan bermotor tanpa Manfaat praktis Kepada penegak hukum yang bertanggung jawab diharapkan menjalankan fungsinya secara efesien, sehingga masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di yurisdiksi kota Makassar khususnya masalah pengendara kendaraan bermotor tanpa SIM setiap tahunnya II TINJAUAN TEORITIS A. Teori Efektivitas Efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya ketertarikan antara nilai-nilai 1 yang bervariasi. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 2 sejauh mana target dapat tercapai. Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, 3 berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Selain itu, efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan 4 dan dipatuhi. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 lima faktor, yaitu1. Faktor hukumnya sendiri Undang-Undang, yaitu berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 1 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, h. 129. 2 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja Cet. III; Bandung CV. Mandar Maju, 2009, h. 59. 3 4 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum Cet. VII; Jakarta Sinar Grafika, 2012, h. 62. Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Cet. VII; Bandung Penerbit Nusa 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 5 Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka yang pertama-tama kita harus ukur adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak Selain itu ketaatan hukum dapat dibedakan berdasarkan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan Kelman, yaitu 1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut karena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 3. Ketaatan yang bersifat Interlnalization, yaitu seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan-aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intriksik yang Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat 5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 9. 6 Acmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence Cet. 1; Jakarta Kencana Pranada Media Grup,2009, h. 375. 7 ketaatan masyarakat sangatlah rendah, karena membutuhkan pengawasan terus menerus. Berbeda halnya dengan ketaantannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization ketaantan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan 8 nilai intrisik yang dianutnya, maka derajat ketaantannya sangatlah tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu 1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang- orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut. 2. Kejelasan rumusan masalah dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Perumusan aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis maka harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interprestasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya. 3. Sosialisai yang optimal kepada seluruh target aturan hukumm itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menetukan bahwa semua penduduk yang ada diwilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya 8 jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan dengan tepat. 4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dibanding bersifat mengharuskan sebab hukum yang bersifat melarang probihitur lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan mandatur. 5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandankan dengan sifat dengan aturan hukum yang dilanggar tersebut. Sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu baik untuk tujuan lain.
Pasal21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Apa saja jenis pelanggaran lalu lintas dan berapa besar denda maksimal jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah tabell jenis pelanggaran lalu lintas dan denda tilang sesuai dengan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009. JENIS PELANGGARAN LALU-LINTAS PASAL YANG DILANGGAR & DENDA MAKSIMAL RP Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat 1 jo pasal 28 ayat 2 Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat 3 , yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat 3 Setiap Pengemudi Semua jenis kendaraan bermotor Tidak membawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah. Pasal 288 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 5 hrf b Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 STNK / STCK tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 288 ayat 1 jo Pasal 106 ayat 5 huruf a TNKB tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat 1 Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pasal 289 jo Pasal 106 ayat 6 Lampu utama malam hari Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat 1jo pasal 107 ayat 1 Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat 6 jo pasal 106 4 huruf h Ranmor Tanpa Rumah-rumah selain Sepeda Motor Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah –rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm. Pasal 290 jo Pasal 106 7. Gerakan lalu lintas Melanggar aturan geraka lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir asal 287 ayat 3 jo Pasal 106 ayat 4 e Kecepatan Maksimum dan minimum Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat5 jo Psl 106 ayat 4 hrf g atau psl 115 hrf a Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah Pasal 294 jo pasal 112 1. Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan ber[pindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat 2 Melanggar Rambu atau Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat1 jo psl 1064 hrf a dan Psl 106 ayat4 hrf b Melanggar APILL Traffict light Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat 2 jo psl 1064 hrf c Mengemudi tidak Wajar - Melakukan kegiatan lain saat mengemudi -Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Pasal 283 jo pasal 106 1. Diperlintasan Kereta Api Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf a Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat 1 Hak utama Kendaraan tertentu Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri. a. Kend Pemadam Kebakaran yg sdg melaks tugas b. Ambulan yang mengangkut orang sakit ; c. Kend untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan Lalu lintas; d. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kend Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu Negara; f. Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan g. Konvoi dan / atau kend utk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat 4 jo Pasal 59 dan pasal 106 4 huruf f jo Pasal 134 dan pasal 135. Hak pejalan kaki atau Pesepeda Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat 2. Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih. Perlengkapan Ranmor Ranmor tidak dilengkapi dengan Ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, Pembuka Roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pasal 57 ayat 3 Sabuk Keselamatan Pengemudi atau Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamtan. Pasal 289 jo pasal 106 6 Ranmor Tanpa Rumah- rumah Pengemudi dan penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan Helm. Pasal 290 jo pasal 106 ayat 7 Persyaratan Teknis Ranmor tidak memenui persyaratan teknis meliputi Kaca Spion, Klakson, Lampu utama, Lampu mundur, lampu batas tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu Rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo pasal 106 3 jo pasal 48 2 Persyaratan laik jalan Ranmor tidak memenui persyaratan laik jalan sekurang – kurangnya meliputi ; a. Emisi Gas Buang ; b. Kebisingan suara c. Efisiensi sistem rem utama; d. Efisiensi system rem parkir; e. Kincup Roda Depan; f. Suara Klakson; g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. Radius putar; i. Akurasi alat penunjuk kecepatan; j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi Ban; Kesesuaian daya mesin pengerak thd berat kend. Pasal 286 jo pasal 106 ayat 3 jo pasal 48 3. Penumpang Kendaraan bermotor yg duduk di samping pengemudi Sabuk Keselamatan Tidak menggunakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 106 ayat 6 Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Orang Buku Uji Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat 3 jo ps 106 5 hrf c Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal. Pasal 276 jo pasal 36 Tanpa ijin dalam trayek Tidak memiliki ijin menyelangarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 hrf a jo psl 173 ayat1 hrf a Tanpa Ijin tidak dalam Trayek Tidak memiliki ijin menyelanggarakan angkutan orang tidak dalam trayek. Psl 308 hrf b jo psl 173 ayat 1 hrf b. IjinTrayek Menyimpang Menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 hrf c jo pasal 173 Pengunaan jalur atau lajur Tidak mengunakan lajur yg tlah ditentukan atau tdk menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului / mengubah arah. Pasal 300 hrf a jo Pasal 124 ayat 1 hrf c. Turun Naik Penumpang Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan / atau menurunkan penumpang Pasal 300 hrf b psl 124 ayat 1 hrf d Pintu tidak ditutup Tidak menutup Pintu kendaraan selama kendaraan berjalan Pasal 300 hrf c jo pasal 124 1 hrf e Mengetem, menaikkan / turunkan penumpang tidak di Halte, melanggar jalur Trayek Tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo pasal 126 Ijin khusus disalahgunakan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dgn angkutan untuk keperluan lain. Pasal 304 jo pasal 153 ayat 1 Pengemudi Bus Pengemudi Ranmor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Psl 288 ayat 3 jo ps106 5 hrf c Pengemudi Angkutan Barang Buku Uji Ranmor dan/atau kereta Gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat 3 jo Pasal 106 ayat 5 hrf c Kelas Jalan Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo pasal 125 Mengangkut Orang Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Psl 303 jo pasal 137 ayat 4 hrf a,b,c Surat Muatan Dokumen Perjalanan Membawa Muatan, tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan Pasal 306 jo Pasal 168 ayat 1 Pengemudi Angkutan Umum Barang Tata Cara Pemuatan Barang Tidak mematui ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan Pasal 307 jo pasal 169 ayat 1 Buku Uji Ranmor dan/ atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat 3 jo pasal 106 ayat 5 hrf c Pengemudi yg mengangkut barang Khusus Persyaratan keselamatan dan keamanan Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dan instansi terkait. Pasal 305 jo pasal 162 ayat 1 hrf a,b,c,d,e dan f . Pengendara Sepeda Motor Lampu Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari Psl 293 ayat 2 jo psl 107 2 Helm Standart Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat 1 jo ayat 8 Helm Penumpang Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm Pasal 291 ayat 2 jo Psl 106 ayat 8 Muatan Tanpa Kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang Psl 292 jo psl 106 ayat 9 Persyaratan Teknis dan laik jalan Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Psl 285 ayat 1 jo pasal 106 ayat 3, dan Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Pengendara Kendaraan tidak bermotor Dengan sengaja - Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik, - Menarik benda – benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan / atau - Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pasal 299 jo 122 hrf a,b dan c Balapan di Jalanan Pengendara bermotor yang balapan di jalan sebagaimana Pasal 115 huruf b Pasal 297 akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp

. 95 83 259 469 417 82 85 372

pasal 281 jo pasal 77 ayat 1